NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar forum kolaborasi pencegahan korupsi di daerah tidak lagi diperlakukan sebagai agenda seremonial tahunan, akan tetapi juga upaya menutup celah penyimpangan. Kemendagri mengajak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mewakili Mendagri dalam acara Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Kamis (19/11/2026).
Forum ini mempertemukan Kemendagri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hadir Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPRD provinsi, bupati/wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekda, inspektur, dan kepala perangkat daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membacakan Pakta Integritas Antikorupsi. Pembacaan itu kemudian diikuti penandatanganan pakta integritas oleh seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota di kedua provinsi sebagai komitmen bersama memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
"Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal," kata Stafsus Mendagri, Kastorius.
Kegiatan di Maluku merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Kemendagri pada 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua. Langkah ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus perannya dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi aksi pencegahan.