Kastorius memaparkan peta risiko agar konsultasi tidak berhenti pada imbauan. Dia menyebut ada delapan area prioritas perbaikan yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.

Perhatian khusus, kata Kastorius, juga diarahkan pada BUMD dan BLUD, hibah dan bansos, pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, tata kelola sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.

Ia mengurai empat akar risiko korupsi di daerah, yakni faktor kepemimpinan dan politik, kebijakan dan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta data dan integritas. Biaya politik tinggi, relasi transaksional, dan konflik kepentingan antara kepala daerah, DPRD, birokrasi, dan penyedia disebut sebagai pintu masuk penyimpangan. Sementara itu, data pengawasan yang tersebar dan belum terintegrasi menghambat deteksi dini.

Berdasarkan data KPK per Oktober 2026, sebanyak 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah, 31 gubernur dan wakil gubernur serta 196 bupati, wali kota, dan wakilnya, tersangkut penindakan korupsi sepanjang 2004-2026. Pemetaan area rawan 2025-2026 menunjukkan pengadaan barang/jasa mendominasi dengan proporsi 61,1 persen dan nilai perkara Rp7,3 miliar, disusul manajemen ASN 27,8 persen dan pengelolaan keuangan 11,1 persen.

"Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun," kata Kastorius.

Karena itu, kata Kastorius, pencegahan diprioritaskan pada perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pengendalian konflik kepentingan. Kastorius menegaskan, sikap Kemendagri dalam hal ini tidak pernah berubah.