"Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak pernah lelah mengingatkan para kepala daerah: jauhi korupsi, karena jabatan adalah amanah, bukan kesempatan. Beliau juga terus menekankan peningkatan kualitas belanja daerah. Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata, sekaligus menopang terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Mengukur efektivitas forum, Kemendagri meminta hasilnya diterjemahkan menjadi enam langkah nyata di daerah: memetakan risiko pada delapan area prioritas dan sektor khusus; memperkuat pengendalian sejak perencanaan hingga pembayaran; menempatkan APIP sebagai pemberi peringatan dini dan mitra strategis pimpinan daerah dengan tetap menjaga independensinya; mengintegrasikan data pengawasan serta menuntaskan pengaduan dan rekomendasi; menyusun rencana aksi terukur lengkap dengan penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian; serta memantau secara berkala.

"Komitmen bersama yang hari ini ditandatangani tidak boleh berhenti pada penandatanganan. Komitmen itu harus terlihat dalam tindakan, keputusan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Kastorius menambahkan, keberhasilan pencegahan tidak diukur dari jumlah acara, tetapi dari perbaikan tata kelola, turunnya risiko, tuntasnya akar masalah, dan pulihnya kerugian. Ia juga mengingatkan peran DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar setiap alokasi APBD disusun transparan dan sesuai kebutuhan warga.

Kastorius menekankan bahwa pencegahan korupsi pada akhirnya ditentukan kualitas kepemimpinan.

"Pemimpin harus berani membuka proses, menerima pengawasan, dan mengendalikan konflik kepentingan. Mari pastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat bagi rakyat," pungkasnya.