NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperluas pelaksanaan uji coba verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) berbasis data kependudukan dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) hingga ke 258 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam konferensi pers setelah rapat tingkat menteri terkait perluasan program intervensi perlindungan sosial (Perlinsos) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, mengungkapkan langkah ini bertujuan mengoreksi ketidaktepatan sasaran penerima bansos menjadi lebih presisi.
"Uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi. Hasilnya menemukan adanya ketidaktepatan sasaran sekitar 60 hingga 70 persen, dimana orang yang tidak berhak justru menerima bantuan, sementara 40 persen warga yang berhak malah belum terdata," kata Tito.
Melihat hasil evaluasi tersebut, kata dia, sebagaimana arahan Presiden dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta program pengawasan data dikembangkan secara bertahap dari 43 daerah hingga kini menjangkau 258 kabupaten/kota.
