NADIKABAR.COM — Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dalam memperkuat penyelenggaraan haji, salah satunya pemadanan data calon jamaah haji dalam masa tunggu agar akurat.
“Pemadanan data antara Siskohat dan Dukcapil ini merupakan langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak jamaah sekaligus mencegah terjadinya manipulasi, perubahan, atau permainan data yang pernah ditemukan di masa lalu,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan langkah pemadanan data ini untuk melakukan validasi dan memperbarui informasi kependudukan para calon jamaah haji secara real-time.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui integrasi langsung antara Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kemenhaj dengan basis data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Melalui integrasi ini, kata dia, pemerintah memastikan seluruh informasi identitas, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), domisili terkini, status kependudukan, hingga ahli waris, selaras dengan kondisi dan identitas sebenarnya di lapangan.
“Kami ingin menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang berbasis data yang 100 persen akurat, transparan, dan sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan,” kata Gus Irfan.
Kemenhaj memastikan proses sinkronisasi bersifat administratif dan tidak akan mengubah atau menggeser nomor antrean (nomor porsi) maupun estimasi tahun keberangkatan.
Jamaah juga tidak perlu repot melakukan proses pengurusan karena sebagian besar proses pemadanan berjalan secara otomatis di belakang layar (backend system).
Apabila ditemukan ketidaksesuaian data yang signifikan, pihak kementerian atau instansi terkait di daerah akan langsung menghubungi jamaah bersangkutan.
Kemenhaj juga mengingatkan jamaah untuk selalu waspada terhadap oknum yang meminta biaya, dokumen asli, atau kata sandi dengan dalih pembaruan data, karena seluruh rangkaian proses pemadanan ini sama sekali tidak dipungut biaya.
Selain validitas data, pembahasan penting lainnya adalah kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji.
Pemerintah ingin memastikan kualitas pemeriksaan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan sekaligus melakukan penyeragaman tarif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kesiapan mendukung kedua agenda strategis ini.
Sebagai tindak lanjut, koordinasi teknis digelar untuk merealisasikan pemadanan data Siskohat-Dukcapil serta merumuskan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
