NADIKABAR.COM — Kementerian Haji dan Umrah merevitalisasi fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) demi memperkuat penegakan hukum terhadap praktik penipuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penguatan PPNS menjadi langkah strategis untuk menekan maraknya kasus penipuan yang merugikan masyarakat, khususnya calon jamaah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Setiap hari ada ratusan kasus penipuan umrah dan haji. Sekitar 70 persen korbannya berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan,” kata Wamenhaj saat membuka penguatan PPNS di Jakarta, Selasa.
Dahnil menjelaskan PPNS memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan berkolaborasi dengan Kepolisian dalam menangani berbagai dugaan tindak pidana di sektor penyelenggaraan haji dan umrah.
