Menurut dia, revitalisasi tersebut juga mencakup penguatan rekrutmen PPNS dalam pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) mendatang.
Langkah itu diperlukan mengingat tingginya jumlah kasus penipuan yang terjadi di berbagai daerah.
“Kami ingin memastikan ada penguatan penegakan hukum. Komitmen kami adalah menghentikan praktik menjadikan agama sebagai komoditas untuk mencari keuntungan dengan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Disinggung mengenai kebutuhan PPNS, ia menyebut idealnya terdapat tiga orang di setiap kabupaten/kota. Namun, jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan besarnya populasi jamaah serta tingkat kerawanan kasus di masing-masing wilayah.
