Selain memperkuat penindakan terhadap pelaku penipuan, keberadaan PPNS juga diharapkan dapat mendukung tugas aparatur Kementerian Haji dan Umrah di daerah yang selama ini kerap diminta menjadi saksi dalam penanganan perkara.

Menurut Wamenhaj, tanpa dukungan penyidik yang memadai, aparatur daerah berpotensi mengalami kesulitan dalam memberikan pendampingan dan memenuhi kebutuhan proses hukum.

“Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum, melakukan hukuman terhadap para bandit-bandit agama. Itu yang kami revitalisasi,” katanya.