NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mempercepat penguatan regulasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) sepanjang 2026.

Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan rancangan undang-undang (RUU) pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah diparaf empat menteri dan kini menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk disampaikan kepada DPR RI.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM, Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM), serta Instruksi Presiden sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan HAM dan mencegah munculnya ketidakadilan.

"Undang-Undang HAM yang sekarang sudah tinggal menunggu Surpres dari Presiden ke DPR, Perpres tentang Bisnis dan HAM yang sedang ada di Istana, RAN HAM yang ada di Setneg, dan juga Instruksi Presiden. Kalau ini semua keluar, maka soal kasus juga kita bisa mengerem sumber-sumber munculnya ketidakadilan," kata Pigai.

Dalam pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian HAM telah menghasilkan 260 rekomendasi analisis rancangan peraturan daerah (perda) berbasis HAM, melampaui target 190 rekomendasi.

Koordinasi RAN HAM mencapai 468 kegiatan dari target 360 kegiatan. Sementara itu, analisis peraturan perundang-undangan (PUU dan PPU) menghasilkan 10 rekomendasi.

Pigai mengatakan capaian rekomendasi perda berbasis HAM tersebut menunjukkan kontribusi kementeriannya dalam mendorong pembentukan regulasi di daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

"Jadi Kementerian HAM sudah ikut mendorong lahirnya peraturan daerah berbasis hak asasi manusia sebanyak 260, tadinya kami targetkan 190," ujarnya.