"Kementerian HAM dipuji oleh KPK karena hasil rampasan itu kalau diserahkan kepada kementerian lain nyaris jarang dimanfaatkan. Kami sudah melakukan peluncuran dan peresmian aset rampasan KPK di Sumedang sebagai pusat pelatihan SDM, termasuk salah satu yang terbesar," ujarnya.

Ia juga menyebut program pendidikan dan pemasyarakatan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 meraih rekor dunia Guinness World Records dalam kategori Largest Human Rights Lesson.

Dari sisi anggaran, pagu awal Kementerian HAM pada 2026 sebesar Rp718.129.472.000. Setelah penajaman belanja, anggaran disesuaikan menjadi Rp550.342.984.000 dengan pagu efektif Rp545.698.919.000.

Hingga 16 November 2026, realisasi anggaran mencapai lebih dari Rp489.464.986.000 atau 89,70 persen. Sementara itu, rata-rata serapan anggaran setiap unit mencapai 87 persen.

Kementerian HAM juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2025.

Selain itu, kementerian tersebut meraih nilai Indeks Reformasi Hukum 2026 sebesar 93,1 dengan predikat Istimewa AA+, Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta nilai evaluasi kinerja dari Bappenas sebesar 95,28 dengan predikat sangat baik.

"Prestasi tersebut bukti penguatan tata kelola. Reformasi birokrasi juga berlangsung secara baik, akuntabilitas pengelolaan keuangan juga berlangsung baik," ujarnya.