NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mempercepat penguatan regulasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) sepanjang 2026.

Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, mengatakan rancangan undang-undang (RUU) pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah diparaf empat menteri dan kini menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk disampaikan kepada DPR RI.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM, Rencana Aksi Nasional HAM (RAN HAM), serta Instruksi Presiden sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan HAM dan mencegah munculnya ketidakadilan.

"Undang-Undang HAM yang sekarang sudah tinggal menunggu Surpres dari Presiden ke DPR, Perpres tentang Bisnis dan HAM yang sedang ada di Istana, RAN HAM yang ada di Setneg, dan juga Instruksi Presiden. Kalau ini semua keluar, maka soal kasus juga kita bisa mengerem sumber-sumber munculnya ketidakadilan," kata Pigai.

Dalam pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian HAM telah menghasilkan 260 rekomendasi analisis rancangan peraturan daerah (perda) berbasis HAM, melampaui target 190 rekomendasi.

Koordinasi RAN HAM mencapai 468 kegiatan dari target 360 kegiatan. Sementara itu, analisis peraturan perundang-undangan (PUU dan PPU) menghasilkan 10 rekomendasi.

Pigai mengatakan capaian rekomendasi perda berbasis HAM tersebut menunjukkan kontribusi kementeriannya dalam mendorong pembentukan regulasi di daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

"Jadi Kementerian HAM sudah ikut mendorong lahirnya peraturan daerah berbasis hak asasi manusia sebanyak 260, tadinya kami targetkan 190," ujarnya.

Penilaian kepatuhan bisnis dan HAM telah menjangkau 130 badan usaha dari target 54 badan usaha. Penguatan perspektif HAM juga mencakup 75 dari 81 kementerian/lembaga di tingkat pusat serta 441 dari 514 lembaga di daerah.

Untuk memperluas akses layanan publik, Kementerian HAM mengembangkan Satu Data HAM melalui Sistem Informasi Manajemen HAM (SIMHAM) dalam kerangka E-Government 5.0.

Pengembangan sistem tersebut telah menghasilkan rancangan awal (mock-up), rancangan induk (grand design), dan forum satu data. Sementara itu, rekomendasi kurikulum berbasis HAM masih dalam tahap finalisasi.

SIMHAM dirancang untuk mengintegrasikan sejumlah layanan, meliputi pengaduan, pendampingan penyusunan peraturan perundang-undangan berperspektif HAM, penilaian sukarela kepatuhan bisnis dan HAM, pembelajaran HAM, analisis HAM, serta pemenuhan kebutuhan hak dasar.

Akses masyarakat juga didukung melalui pusat panggilan 150-145, kanal WhatsApp, serta jaringan layanan di 34 provinsi yang terdiri atas 20 kantor wilayah dan 14 wilayah kerja.

Penyusunan Indeks HAM nasional telah mencapai 90 persen dan dijadwalkan dipaparkan pada 14 Desember 2026.

Di bidang pengembangan SDM, Kementerian HAM memanfaatkan aset barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumedang, Jawa Barat, sebagai pusat pelatihan melalui program universitas korporasi (corporate university).

Pigai mengatakan fasilitas tersebut telah meraih predikat bintang satu dan sejajar dengan pusat pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Kementerian Hukum.

"Kementerian HAM dipuji oleh KPK karena hasil rampasan itu kalau diserahkan kepada kementerian lain nyaris jarang dimanfaatkan. Kami sudah melakukan peluncuran dan peresmian aset rampasan KPK di Sumedang sebagai pusat pelatihan SDM, termasuk salah satu yang terbesar," ujarnya.

Ia juga menyebut program pendidikan dan pemasyarakatan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 meraih rekor dunia Guinness World Records dalam kategori Largest Human Rights Lesson.

Dari sisi anggaran, pagu awal Kementerian HAM pada 2026 sebesar Rp718.129.472.000. Setelah penajaman belanja, anggaran disesuaikan menjadi Rp550.342.984.000 dengan pagu efektif Rp545.698.919.000.

Hingga 16 November 2026, realisasi anggaran mencapai lebih dari Rp489.464.986.000 atau 89,70 persen. Sementara itu, rata-rata serapan anggaran setiap unit mencapai 87 persen.

Kementerian HAM juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan 2025.

Selain itu, kementerian tersebut meraih nilai Indeks Reformasi Hukum 2026 sebesar 93,1 dengan predikat Istimewa AA+, Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta nilai evaluasi kinerja dari Bappenas sebesar 95,28 dengan predikat sangat baik.

"Prestasi tersebut bukti penguatan tata kelola. Reformasi birokrasi juga berlangsung secara baik, akuntabilitas pengelolaan keuangan juga berlangsung baik," ujarnya.