Penilaian kepatuhan bisnis dan HAM telah menjangkau 130 badan usaha dari target 54 badan usaha. Penguatan perspektif HAM juga mencakup 75 dari 81 kementerian/lembaga di tingkat pusat serta 441 dari 514 lembaga di daerah.
Untuk memperluas akses layanan publik, Kementerian HAM mengembangkan Satu Data HAM melalui Sistem Informasi Manajemen HAM (SIMHAM) dalam kerangka E-Government 5.0.
Pengembangan sistem tersebut telah menghasilkan rancangan awal (mock-up), rancangan induk (grand design), dan forum satu data. Sementara itu, rekomendasi kurikulum berbasis HAM masih dalam tahap finalisasi.
SIMHAM dirancang untuk mengintegrasikan sejumlah layanan, meliputi pengaduan, pendampingan penyusunan peraturan perundang-undangan berperspektif HAM, penilaian sukarela kepatuhan bisnis dan HAM, pembelajaran HAM, analisis HAM, serta pemenuhan kebutuhan hak dasar.
Akses masyarakat juga didukung melalui pusat panggilan 150-145, kanal WhatsApp, serta jaringan layanan di 34 provinsi yang terdiri atas 20 kantor wilayah dan 14 wilayah kerja.
Penyusunan Indeks HAM nasional telah mencapai 90 persen dan dijadwalkan dipaparkan pada 14 Desember 2026.
Di bidang pengembangan SDM, Kementerian HAM memanfaatkan aset barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumedang, Jawa Barat, sebagai pusat pelatihan melalui program universitas korporasi (corporate university).
Pigai mengatakan fasilitas tersebut telah meraih predikat bintang satu dan sejajar dengan pusat pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Kementerian Hukum.