NADIKABAR.COM — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) merampungkan penyusunan draf Instruksi Presiden (Inpres) tentang program pemulihan korban 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu yang telah diproses pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menteri HAM Natalius Pigai, menanggapi masukan anggota DPR sekaligus memberikan klarifikasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11) dipantau daring di Jakarta, Rabu, meminta agar 12 kasus tersebut tidak kembali dipersoalkan karena telah melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).
Menurut Pigai, apabila penyelesaian melalui jalur yudisial hendak ditempuh, pendekatan tersebut sebaiknya difokuskan pada lima kasus pelanggaran HAM berat berikutnya yang belum ditangani pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Begini, yang 12 kasus yang lama yang sudah diproses Pak Jokowi dan pemerintahannya, itu tidak usah diganggu, itu permintaan saya, karena itu sudah melalui proses restorative justice. Kalau mau ingin yudisial, yang lima kasus yang belakangnya saja setelah itu. Yang di luar yang pernah ditangani oleh pemerintah periode Pak Joko Widodo," kata Pigai.
Ia menjelaskan bahwa negara tidak dapat menerapkan dua mekanisme penyelesaian hukum yang berbeda, yakni restoratif dan yudisial, secara bersamaan terhadap kasus yang sama.
Pigai mencontohkan praktik penyelesaian pelanggaran HAM di sejumlah negara, seperti Afrika Selatan yang konsisten memilih satu jalur penyelesaian.
Sementara itu, Yugoslavia menempuh jalur yudisial hingga menjatuhkan hukuman terhadap tokoh seperti Radovan Karadzic selama 40 tahun penjara dan memproses Slobodan Milosevic.
Terkait perkembangan regulasi pemulihan korban, Pigai mengatakan KemenHAM telah menyelesaikan draf Inpres tersebut sejak enam bulan lalu dan menyerahkannya ke Istana lima bulan lalu.
Atas arahan Istana dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra ditugaskan mengoordinasikan proses harmonisasi draf tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Jadi bahwa sekarang setelah revisit sudah dikoordinasikan oleh Pak Menko. Tinggal diserahkan kepada Setneg untuk ditandatangani Presiden. Sehingga berikut yang proses pemulihan 12 kasus sebelumnya, menurut saya tidak akan mengalami hambatan," ujar Pigai.
Dengan selesainya proses peninjauan ulang (revisit) dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, Pigai mengaku optimistis program pemulihan hak-hak korban 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dapat segera dilaksanakan setelah Inpres ditandatangani Presiden.
Kasus pelanggaran HAM berat yang diakui pemerintah, yaitu Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Kemudian, Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.