NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan melalui Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) memberikan perlindungan kesehatan kepada 39 kelompok masyarakat (pokmas) yang terlibat dalam penanaman dan perawatan mangrove di kawasan Delta Mahakam, Provinsi Kalimantan Timur.

Provincial Project Implementing Unit (PPIU) Manager Program M4CR Provinsi Kaltim Asman Aziz mengatakan, perlindungan melalui BPJS Kesehatan diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam kegiatan, termasuk penanam dan pengawas lapangan.

"Rata-rata dalam satu kelompok ada sekitar 15 sampai 20 orang yang mendapatkan BPJS Kesehatan. Semakin luas lahan yang dikerjakan, semakin banyak pekerja yang terlibat," kata Asman di Samarinda, Kamis.

Menurut dia, jaminan tersebut diberikan selama kegiatan berlangsung sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam program rehabilitasi mangrove.

Kelompok masyarakat yang terlibat umumnya berasal dari kalangan petambak yang kemudian mengorganisasi diri dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok tersebut mengusulkan lahan untuk mengikuti program, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh M4CR.

Pemeriksaan mencakup pengecekan koordinat dan kondisi biofisik lahan untuk memastikan lokasi layak ditanami. Tim juga memastikan kegiatan tidak tumpang tindih dengan program lain melalui penggunaan peta sebagai rujukan bersama.

"Kalau di lokasi sudah banyak vegetasi atau mangrove yang tumbuh alami, tidak kami ganggu. Begitu juga kalau tambaknya terlalu dalam atau tanggulnya bocor, lokasinya bisa dipindahkan," ujarnya.

Selain kondisi lahan, tim juga memeriksa aspek sosial dan legalitas penguasaan lahan. Selanjutnya dilakukan proses persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Padiatapa) untuk memastikan masyarakat mengikuti program secara sukarela.

Setelah proses tersebut, pokmas yang telah menyatakan kesediaan kemudian menandatangani kontrak sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pemberian dukungan, termasuk BPJS Kesehatan.

Asman mengatakan, lahan yang telah masuk dalam kegiatan yang melibatkan pekerja penerima BPJS mencapai sekitar 2.600 hektare dari target program sekitar 32.600 hektare yang mencakup empat provinsi.

"Khusus Kaltim, kegiatan penanaman mencapai 4.445 hektare pada 2024 dan sekitar 499 hektare pada 2025. Pada 2026, target penanaman ditetapkan sekitar 7.160 hektare," katanya.

Target tersebut, kata dia, masih dinamis setelah adanya tambahan sekitar 4.000 hektare dari target awal 3.160 hektare.