NADIKABAR.COM — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menekankan pentingnya partisipasi publik dalam memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air.
"Ini yang paling penting, partisipasi publik, karena kalau kita lihat tipologi kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, tentu harus ada aspek sosial, budaya," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kemenhut, Thomas Nifinluri.
Hal itu dia sampaikan dalam Diskusi Redaksi (Diksi) bertema "Strategi Penanganan Karhutla dan Penguatan Respons Darurat melalui Kolaborasi Lintas Sektor" yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta, Rabu.
Sebagai upaya untuk mengoptimalkan keterlibatan publik dalam membantu pemerintah menangani karhutla, Kemenhut mengadakan pengembangan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
Diketahui, berdasarkan data Desk Karhutla per 20 Oktober 2026, terdapat sebanyak 14.494 Masyarakat Peduli Api, relawan, kelompok masyarakat, relawan Desa Tangguh Bencana (Destana), Kelompok Tani Peduli Apa (KTPA), dan kelompok tani yang membantu penanganan karhutla.
Ke depannya, Kemenhut menargetkan terdapat 500 kelompok Masyarakat Peduli Api yang setara dengan 15.000 anggota. Angka keanggotaan tersebut merupakan perhitungan berdasarkan komposisi kelompok, yakni terdapat 30 anggota dalam satu kelompok Masyarakat Peduli Api.
"Kita diberikan target untuk memiliki 500 Masyarakat Peduli Api yang setara dengan 15 ribu personel," ujar dia.
Penguatan MPA itu diarahkan untuk memperluas patroli, edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar, pelaporan dini, dan penanganan awal secara aman bersama Manggala Agni serta petugas terkait.
Data Desk Karhutla per 20 Oktober 2026, mencatat dari total sekitar 1.024,33 hektare lahan yang terbakar, seluas 454,25 hektare lahan telah padam, dan 570, 08 hektare belum padam. Pemerintah terus mengupayakan pemadaman seperti dengan melakukan operasi udara.
