NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima usulan terkait kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2027 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Saat ini, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF) tengah mengkaji usulan tersebut.
Plt Direktur Jenderal SEF, Hidayat Amir, mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan kenaikan PTKP. Kajian tersebut dilakukan untuk mengukur dampak penyesuaian PTKP, baik terhadap penerimaan negara maupun manfaatnya bagi masyarakat.
"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih rigorous, lebih detail mengenai dampak dari adjustment PTKP yang ada," jelasnya dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, besaran PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan. Nilai tersebut dinilai sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang sebesar Rp 3,522 juta per bulan.
Selain itu, jika dibandingkan dengan garis kemiskinan, besaran PTKP saat ini tercatat sekitar 6,72 kali lipat. Pemerintah juga menilai posisi PTKP Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain.
"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Jadi, ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya ya di-adjust period by period, tapi perlu kita consider dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," terangnya.
Sebagaimana diketahui, usulan merevisi ambang batas PTKP pernah bergulir pada September 2025 silam. Kala itu para buruh sempat dipanggil ke Istana Kepresidenan untuk berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan agar PTKP dari Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 7,5 juta per bulan.
Kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kenaikan batas PTKP akan diberlakukan 2027. Akan tetapi, pada Januari tahun depan rencana itu belum diterapkan.
Airlangga menyebut, ambang batas PTKP dinaikkan agar pekerja yang selama ini hanya mendapatkan upah minimum tidak lagi dibebani pajak. Ia mengatakan batas PTKP nanti akan membuat para pekerja yang memiliki pendapatan atau gaji setara UMP dapat terbebas dari potongan pajak penghasilan.
"Ini (batas PTKP baru) yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," tegasnya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).
