Setelah itu, badan usaha swasta tersebut akan dibayar pemda melalui pendapatan yang mereka kantongi dari pajak penerangan jalan.
"Kemudian pemerintah daerah membayarkan kepada badan usaha tersebut melalui pajak penerangan jalan yang dibayarkan langsung kepada badan usaha tersebut selama jangka waktu tertentu," ujar Nufransa.
Dengan kerja sama antara pemda dan pihak swasta, Nufransa mengatakan masyarakat bisa diuntungkan karena dapat menikmati fasilitas yang memadai. Di saat yang sama, badan usaha swasta terkait juga bisa tetap berkembang.
Selain menggandeng swasta, Nufransa mengatakan Kemenkeu juga meyiapkan opsi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman dari BUMN yang berada di bawah naungan mereka, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PMII).