NADIKABAR.COM — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggandeng lembaga filantropi, dunia usaha, dan berbagai mitra lintas sektor untuk memperkuat pengentasan kemiskinan berbasis desa.
"Kami mengapresiasi dan mendukung inisiatif Aliansi Pengentasan Kemiskinan melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) Pengentasan Kemiskinan yang mempertemukan pemerintah dan mitra nonpemerintah untuk memperkuat kolaborasi," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Dyah Tri Kumolosari di Jakarta, Jumat.
Dalam inisiatif ini, menurut dia, ada tiga desa yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan untuk menyatukan program dan sumber daya agar pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Di antaranya, Desa Ciseureuheun yang diampu Human Initiative, Desa Panyingkiran Kidul oleh Rumah Zakat, dan Desa Karyawangi oleh DT Peduli.
Ia mengatakan pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, sebagaimana diamanatkan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga membuka kesempatan bagi keluarga miskin untuk hidup lebih layak, mengembangkan potensi, dan menjadi mandiri," kata Dyah Tri Kumolosari.
Pemilihan lokasi percontohan dilakukan melalui proses bertahap, mulai dari lokakarya, diskusi model bisnis, asesmen lapangan, hingga rembug desa. Dari lebih dari 450 desa yang diusulkan, 178 desa dianalisis, dan 60 desa dikurasi sebelum ditetapkan tiga lokasi percontohan.
Ke depannya, Kemenko PM bersama para mitra menargetkan perluasan model kolaborasi ini ke lebih dari 100 desa pada 2030.
"Pemda, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil diharapkan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan, tetapi membuka jalan bagi masyarakat untuk semakin mandiri," kata Dyah.
