“Kami perbaiki ke depan. Kajian ini diharapkan dapat membantu menemukan bahan dan solusi atas berbagai tantangan yang masih ada,” kata Widodo.
Sementara itu, Kasubdit Daktiloskopi Ditjen AHU Kemenkum Kurnia Banani Adam menjelaskan layanan daktiloskopi kini berkembang sebagai bagian dari penguatan kepastian identitas dan dokumentasi hukum.
Menurut Kurnia, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026, terdapat lima layanan daktiloskopi yang diselenggarakan, salah satunya layanan sidik jari pada minuta akta.
Dikatakan bahwa layanan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan identitas pihak yang hadir dan menandatangani dokumen.
“Layanan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai penambahan prosedur, tetapi sebagai bagian dari penguatan ekosistem verifikasi identitas dalam layanan hukum,” ujar Kurnia.
