Pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai lokus prioritas penanggulangan kemiskinan. Untuk mempercepat hasil, pemerintah akan mempertajam penentuan lokasi percontohan atau piloting berdasarkan tingkat kebutuhan, potensi wilayah, dan ketersediaan anggaran.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai, singkong, dan peternakan ayam. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sesuai karakteristik daerah sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Selain lokasinya yang miskin, kita juga melihat komoditasnya serta model-model pemberdayaan yang cepat. Misalnya peternakan, penanaman komoditas seperti kopi, cabai, singkong, atau peternakan ayam. Itu yang mempercepat penanggulangan kemiskinan,” jelas Gus Imin.
Ia menekankan, pemberdayaan tidak boleh berhenti pada peningkatan produksi. Pemerintah perlu memastikan hasil usaha masyarakat memiliki nilai tambah, memenuhi kebutuhan pasar, serta didukung kepastian penyerapan.
Karena itu, kolaborasi lintas kementerian diperlukan untuk menghubungkan pengembangan komoditas dengan pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran.
Gus Imin mencontohkan hilirisasi kelapa yang dikembangkan Kementerian Pertanian hingga menghasilkan produk bernilai tambah dan menembus pasar ekspor.
Menurutnya, model tersebut dapat direplikasi pada komoditas lain agar semakin banyak wilayah memiliki sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Jadi Pak Menteri ini berhasil membuat satu produk konkret hilirisasi kelapa, mulai dari hulunya sampai produk hilirnya. Ini yang sudah ekspor malah langsung,” ungkapnya.
