Pemerintah juga menelusuri anomali harga antara kandang dan konsumen dengan dukungan Kapolri dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Di sisi struktural, Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi dikembangkan di enam provinsi untuk memperkuat peran peternak rakyat, termasuk dalam pasokan DOC.
Percepatan penyaluran jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan upaya penyediaan bungkil kedelai melalui badan usaha milik negara (BUMN) diarahkan untuk menekan biaya pakan yang ikut membebani HPP peternak.
Kementan menegaskan stabilisasi harga perunggasan membutuhkan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan: pengendalian produksi berjalan seiring dengan penguatan permintaan, kapasitas penyerapan, efisiensi biaya, serta pembenahan distribusi dan tata niaga.
Dengan sinergi Kementan, perusahaan perunggasan, asosiasi, serta pelaku pemotongan dan distribusi, pemerintah berupaya memberi kepastian dan kelayakan usaha bagi peternak sekaligus menjaga ketersediaan protein hewani dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya pembenahan tata niaga perunggasan untuk mengatasi kesenjangan harga di tingkat produsen dan konsumen.
"Tidak boleh permainkan konsumen dengan produsen. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus bela rakyat kita, peternak dan konsumen," tegas Amran saat meninjau usaha pembibitan unggas di Gunungkidul, Yogyakarta (15/10/2026).
