"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Anggia.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Anggia melanjutkan.

Dalam rilis yang sama Kementerian ESDM menyatakan komitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.