NADIKABAR.COM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengkaji rancangan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia (URI).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menekankan, penataan kelembagaan tidak hanya berorientasi pada pembentukan struktur organisasi, tetapi juga harus mendukung peningkatan kinerja lembaga.
"Penataan organisasi dan tata kerja harus memastikan lembaga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Nanik, dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas surat Gubernur URI pada Oktober 2026 mengenai usulan rancangan OTK Lembaga Pengelola URI. Adapun isi pembahasan difokuskan pada kesesuaian rancangan kelembagaan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Lebih lanjut, Nanik mengingatkan pentingnya keselarasan penataan kelembagaan dengan agenda reformasi birokrasi agar struktur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
"Penataan ini harus selaras dengan arah reformasi birokrasi, sehingga organisasi yang terbentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran," lanjutnya.
Kementerian PANRB berharap pembahasan akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan OTK Lembaga Pengelola URI sebelum dilanjutkan ke tahapan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian PANRB dalam mendukung penataan kelembagaan pemerintah yang adaptif, profesional, dan akuntabel
Rapat ini juga dihadiri Wakil Gubernur URI Yos Sunitiyoso beserta Tim Penataan Organisasi dan Tata Kerja URI, serta perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Turut hadir Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Daerah Wilayah III, bersama para analis kebijakan di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.
