Didyk menjelaskan, Kementerian PKP telah mengalokasikan sebanyak 92,64 persen alokasi anggarannya untuk belanja yang mendukung pelaksanaan program fisik perumahan. Sedangkan 7,36 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah menjadi salah satu prioritas utama dengan alokasi anggaran Rp 8,64 triliun atau 68,98 persen dari total anggaran yang dipaparkan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas 400.000 unit rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu Direktur Jenderal Kawasan dan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan bahwa program Bedah Rumah terkait progres fisik nasional telah mencapai 83,11 persen atau setara dengan 332.453 unit rumah dari total alokasi 400.000 unit.
Dari sisi keuangan, program tersebut telah merealisasikan anggaran sebesar Rp7,1 T miliar atau 82,24 persen dari total pagu yang tersedia.
