NADIKABAR.COM — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap menggodok regulasi terkait opsi skema daur ulang atau recycle KPR dalam rangka mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan saat ini Kementerian PKP sudah memiliki langkah-langkah mengenai aturan recycle KPR. Namun dia menegaskan bahwa aturan yang sedang disusun ini perlu dirumuskan secara seksama, dan diharapkan para mitra kerja dapat siap nantinya, sehingga dapat lancar dilaksanakan saat aturan diterapkan
"Tentu kami dari Kementerian PKP akan menggodok regulasinya sehingga regulasi yang dikeluarkan betul-betul nanti bisa jalan. Jangan sampai sudah regulasi yang jalan ternyata masih nyangkut di sana-sini dan sebagainya," ujar Sri di Jakarta, Senin.
Dirinya berharap regulasi terkait recycle KPR itu dapat diterbitkan dalam waktu dekat dan tentunya mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan seperti pengembang dan perbankan.
"InsyaAllah dalam waktu yang dekat, nanti kita akan keluarkan. Tentu juga sudah mempertimbangkan diskusi dengan seluruh kepentingan nih. Karena tadi yang membicarakan recycle KPR juga salah satu dari pengembang minta dan dari perbankan juga," katanya.
