Recycle KPR dalam keterangan resmi BP Tapera diartikan sebagai alih kepemilikan rumah subsidi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian terhadap rumah yang sebelumnya mengalami kendala dalam proses penyaluran dan telah disita atau ditarik oleh bank dari debitur yang mengalami non-performing loan (NPL) sesuai ketentuan yang berlaku, untuk dijual atau ditawarkan kembali kepada debitur baru.
Aturan mengenai recycle KPR ini nantinya dapat diterapkan oleh BP Tapera dengan menjaga akuntabilitas melalui trilogi stok yang telah diterapkan oleh BP Tapera saat ini.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa semangat aturan ini disusun salah satunya adalah upaya dalam rangka melakukan perlindungan konsumen.
“Mengenai rumah yang tidak layak dan perlu dibenahi maka perlu dilihat terlebih dahulu portofolionya, saat ini aturannya sedang diproses,” ujar Heru
BP Tapera sendiri turut berkontribusi dalam perumusan regulasi terkait recycle KPR.
