NADIKABAR.COM — Kementerian Komunikasi dan Digital sedang mengupayakan pembangunan pusat data swasta hingga ke Indonesia bagian timur melalui perencanaan lokasi, kepastian pasokan energi, konektivitas cadangan, dan penyederhanaan perizinan.
“Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting," kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto dalam Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Bali, Selasa.
Wayan menyebut upaya ini bertujuan membuka peluang investasi infrastruktur digital yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia. Pengembangan pusat data juga dinilai dapat mendukung kecerdasan buatan (AI) yang membutuhkan kesiapan infrastruktur secara menyeluruh.
Meski demikian, pengembangan pusat data tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan investasi dan pembangunan fisik. Pemerintah perlu memastikan setiap lokasi memiliki ekosistem pendukung yang memadai agar pusat data dapat beroperasi secara andal dan memenuhi kebutuhan pengguna.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan regulasi terkait kabel bawah laut dan pusat data. Wayan menyampaikan rancangan Peraturan Presiden mengenai kedua aspek tersebut telah disiapkan dan sedang memasuki tahap konsultasi publik.
Pemerintah juga membutuhkan masukan dari industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.
“Untuk mendorong pembangunan pusat data di Indonesia bagian timur, kami juga menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan begitu, pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi,” katanya.
Ketersediaan konektivitas cadangan menjadi bagian penting dalam membangun jaringan pusat data yang tangguh.
Dengan dukungan jalur alternatif, layanan digital di berbagai wilayah diharapkan tetap memiliki konektivitas yang andal dan tidak bergantung pada satu jalur jaringan saja.
Selain konektivitas, pemerintah juga perlu mengoordinasikan kesiapan pasokan listrik, gardu induk, ketersediaan air untuk sistem pendinginan, serta mitigasi risiko bencana dan penyederhanaan perizinan agar proses pembangunan infrastruktur digital dapat berjalan lebih efektif.
Pemerataan investasi pusat data, katanya, perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dan kesiapan ekosistem di setiap wilayah. Sejumlah kawasan di luar Jawa, termasuk Sulawesi dan Kupang, dapat menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan sesuai potensi dan kebutuhan pasarnya.
“Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya,” katanya.
Di samping itu, kemampuan kontraktor dalam negeri serta asesmen terhadap kesiapan jaringan dan pasokan listrik turut menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung pengembangan AI Factory dan infrastruktur digital nasional.
“Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses,” ucap Wayan.
