"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," tambahnya.
Berdasarkan Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan, DCP wajib disediakan oleh pengusaha sebagai sumber pembayaran hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dana tersebut nantinya tidak disimpan sendiri oleh perusahaan, melainkan dititipkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Indah menjelaskan, mekanisme itu mewajibkan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawantetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutanter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.
Aturan ini dikhususkan untuk menjamin terpenuhinya hak akibat PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun bagi pekerja yang belum diikutsertakan dalamprogram pensiun. Pemerintah menargetkan lembaga pengelola dana tersebut terbentuk setelah masa transisi paling lama satu tahun.
