NADIKABAR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beber rencana pemerintah dalam waktu dekat untuk menunjuk suatu lembaga sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Nantinya perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola lembaga pemerintah.
Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan UU dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," kata Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11), dilansir dari Youtube akun @NgoPiSIK.
Khusus untuk fase setelah bekerja, pemerintah menghadirkan skema pengamanan hak pekerja baru.
