NADIKABAR.COM — "Berdasarkan asesmen rapat BI pada 17-18 November, memutuskan untuk menaikkan BI-Rate 25 basis poin menjadi 6%, suku bunga Deposit Facility naik 25 basis poin menjadi 5,25% dan Lending Facility naik 25 basis poin menjadi 6,75%," kata Gubernur BI Destry Damayanti saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan November 2026 secara hybrid, Rabu (18/11/2026).

Destry mengatakan kenaikan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Serta sebagai upaya untuk menarik minat investor luar negeri agar masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Menurutnya, langkah itu perlu mendapatkan perhatian. Sebab ketidakpastian global memberikan pengaruh terhadap harga minyak dunia dan komoditas lainnya. BI pun memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 masih lemah, yakni berada di angka 3,1%, dengan tekanan inflasi tinggi sekitar 4,6%.

Akibatnya, kebijakan moneter global yang ketat diperkirakan terus berlanjut, termasuk perkiraan kenaikan suku bunga kebijakan Amerika Serikat (AS), Fed Funds Rate (FFR). Imbal hasil (yield) US Treasury tetap tinggi sejalan dengan ekspektasi kenaikan FFR serta besarnya defisit fiskal Pemerintah AS. Risiko pasar keuangan juga meningkat, dipengaruhi oleh sentimen terhadap valuasi saham perusahaan Artificial Intelligence (AI) yang dinilai meningkat berlebihan.

"Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027," jelasnya.

Meskipun menaikkan BI-Rate, Destry mengatakan Bank Indonesia juga memberikan sejumlah relaksasi, seperti penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dan pelonggaran Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Khusus GWM untuk bank konvensional, ketentuannya diturunkan menjadi 7% dari sebelumnya 9%. Penurunan akan dilakukan secara bertahap mulai 1 November 2026. Sementara itu, hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat senilai Rp 466,2 triliun.

"Dalam kebijakan ini, kan dulu ada istilahnya 'jamu manis dan pahit'. Nah, sekarang BI-Rate mungkin menyakitkan pertumbuhan kredit, tapi kan ada 'jamu manis' yang kita kasih. GWM-nya kita turunkan, KLM kita juga longgarkan. Ada berbagai hal yang kita lakukan," ujarnya.

Pengamat Ekonomi sekaligus Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai kebijakan BI tersebut tepat untuk memperkuat stabilitas rupiah sekaligus mengantisipasi risiko inflasi ke depan.

"Di tengah dolar yang masih kuat, Indonesia perlu menjaga daya tarik aset rupiah. Langkah BI ini perlu didukung imbal hasil SBN yang kompetitif dan kejelasan arah fiskal agar stabilisasi semakin efektif dan tidak terus bergantung pada kenaikan bunga," ujar Fakhrul kepada NadiKabar, Rabu (18/11/2026).

"Kenaikan bunga memperkuat pertahanan rupiah. Namun, ruang penguatannya akan lebih besar ketika siklus penguatan dolar mulai mereda. Selama tekanan global berlangsung, keberhasilan BI juga perlu dilihat dari kemampuannya membatasi pelemahan berlebihan dan menjaga kepercayaan pasar," sambungnya.

Ia juga menilai kenaikan tersebut tidak secara otomatis menaikkan bunga kredit bank. Menurutnya, kenaikan bunga kredit bank bergantung pada likuiditas, biaya dana, dan persaingan antarbank.

Dalam laporan Bank Indonesia, kredit perbankan tetap kuat ditopang kebijakan makroprudensial longgar yang ditempuh Bank Indonesia. Kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 13,21% (yoy), didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 21,32% (yoy), 12,99% (yoy), dan 4,73% (yoy).

Perkembangan positif pertumbuhan kredit ini tidak hanya ditopang oleh bank BUMN yang tumbuh 14,34% (yoy), tetapi juga meluas ke bank BUSN dan KCBA yang masing-masing tumbuh 14,07% (yoy) dan 13,92% (yoy). Capaian pertumbuhan kredit didorong oleh kredit terkait program pemerintah yang tumbuh 20,8% (yoy) dan kredit korporasi swasta non-IKNB yang tumbuh 20,4% (yoy).

Selain itu, kredit UMKM menunjukkan peningkatan yang didorong oleh segmen mikro dan menengah. Pertumbuhan kredit yang kuat didukung kebijakan makroprudensial longgar melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%.

"Bunga kredit tidak otomatis naik sebesar kenaikan BI-Rate. Responsnya bergantung pada likuiditas, biaya dana, dan persaingan antar bank. Pertumbuhan kredit yang positif perlu dijaga, sekaligus dipastikan semakin menjangkau UMKM dan sektor pencipta lapangan kerja," kata Fakhrul.

Fakhrul menekankan bahwa stabilitas rupiah merupakan bagian penting dari upaya menjaga pertumbuhan. Pelemahan kurs yang berlebihan dapat meningkatkan biaya produksi dan menggerus daya beli masyarakat.

"Ketika bunga dinaikkan untuk menjaga stabilitas, dukungan kepada sektor produktif harus semakin terarah. Fiskal juga perlu menjaga keseimbangan belanja untuk rumah tangga dan dunia usaha. Stabilitas harus memberi kepastian bagi usaha untuk berjalan dan masyarakat untuk mempertahankan daya belinya," tuturnya.

Ia pun menilai kenaikan tersebut tidak langsung memberikan pengaruh terhadap cicilan KPR, kendaraan, hingga pinjaman konsumtif. Menurutnya, hal tersebut bergantung pada kontrak pinjaman di awal.

"Cicilan berbunga tetap umumnya tidak berubah selama periode tersebut berlaku. Untuk KPR berbunga mengambang, cicilan berpotensi meningkat ketika bank menyesuaikan bunga. Debitur perlu mencermati kapan masa bunga tetap berakhir dan menyiapkan ruang dalam anggaran rumah tangga," ujarnya.

Fakhrul menilai peluang masuknya dana asing membaik, terutama ke pasar obligasi. Namun, investor tetap memperhitungkan risiko kurs, biaya lindung nilai, serta kepastian kebijakan ekonomi.

"Dolar yang kuat dan siklus investasi AI membuat persaingan menarik modal global semakin ketat. Indonesia perlu menawarkan imbal hasil yang sesuai risiko, biaya hedging yang efisien, serta arah fiskal yang kredibel. Kenaikan bunga memperbaiki daya tarik awal, sementara konsistensi kebijakan menentukan apakah modal tersebut bertahan," jelasnya.

Menurutnya, diversifikasi pendanaan eksternal dan pengembangan transaksi RMB juga perlu diteruskan dengan pengelolaan risiko kurs yang memadai.

"Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang lebih beragam dan berjangka panjang agar ketahanan neraca pembayaran semakin kuat," tutup Fakhrul. (adv/adv)