NADIKABAR.COM — Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sudah ditetapkan di angka Rp 6.136.941 per bulan. UMP naik hingga 7,1% atau mencapai Rp 407.065 dibandingkan dengan tahun ini.
Meski sudah naik, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan UMP DKI Jakarta dirasa masih jauh untuk memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Terlebih saat ini sejumlah kebutuhan harga semakin naik.
Bahkan pria yang juga memimpin Partai Buruh itu mengatakan kenaikan UMP Jakarta yang mencapai Rp 407.065 per bulan jika dibagi selama 30 hari hanya setara sekitar Rp 13.500 per hari. Kenaikan UMP ini kata Said Iqbal tidak mencapai US$ 1 per hari, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) pada hari ini saja sudah berada di level Rp 18.282.
"Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja buruhnya itu hanya sekali makan di bawah US$ 1," beber Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
"Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta! Nggak peduli dia sama buruh," sebutnya jengkel.
Said Iqbal juga menyoroti penetapan UMP yang nilainya lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Misalnya saja wilayah Bekasi dan Karawang. Berdasarkan perhitunganya, jika kenaikan upah di kedua daerah tersebut menggunakan persentase 7,1%, nilainya bisa mencapai sekitar Rp 6,2 juta. Sementara jika naik 8%, upahnya diperkirakan mencapai Rp 6,35 juta. Dengan kondisi itu, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harusnya malu jika UMP tahun depan kalah dengan wilayah sekitar penyangga ibu kota.
"Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya kaca mata kuda," katanya.