Ada banyak cara untuk membaca emosi yang relevan secara politik di tengah masyarakat.
Kerstin Pahl, peneliti di Max Planck Institute for Human Development di Berlin, mengatakan kepada DW bahwa cara itu antara lain melalui survei kuantitatif dan kualitatif, serta analisis terhadap percakapan di dunia maya dan konten yang dibagikan masyarakat di media sosial. Suasana hati sebuah bangsa juga dapat dibaca dari ekspresi emosi di dunia nyata, seperti aksi protes dan demonstrasi.
Bagi peneliti seperti Pahl, menarik pula melihat bagaimana isu politik dapat menjadi simbol yang maknanya jauh melampaui persoalan material atau faktualnya.
"Orang mungkin melihat buruknya infrastruktur di wilayah mereka bukan hanya sebagai bukti kurangnya investasi, tetapi juga sebagai tanda bahwa mereka telah dilupakan [oleh para pemimpin]," kata Pahl.
Di permukaan, yang terlihat adalah meningkatnya persentase suara yang diperoleh partai-partai ekstrem. Di baliknya terdapat dua bentuk polarisasi di masyarakat: polarisasi afektif dan polarisasi ideologis.
"Polarisasi afektif adalah meningkatnya kebencian terhadap lawan politik. Sebagian besar penelitian mengkajinya dalam konteks Amerika Serikat, antara pendukung Partai Demokrat dan Partai Republik," kata Eva Walther, kepala Departemen Psikologi Sosial Universitas Trier, Jerman, kepada DW. "Ketika hal ini terjadi di tingkat antarpartai, itu menjadi masalah."
Politisi dari berbagai partai kerap harus bekerja sama dan mencapai kompromi. Mereka tidak harus saling menyukai, tetapi semestinya tetap saling menghormati, kata Walther.
"Ketika sikap saling menghormati itu mulai runtuh, demokrasi menghadapi masalah," ujarnya.
Fenomena kedua, polarisasi ideologis, terjadi ketika masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan persoalan yang mereka anggap paling mendesak.
Misalnya, banyak warga Jerman yang berada di kanan tengah menganggap migrasi sebagai masalah terbesar. Sementara banyak warga di kiri tengah melihat krisis iklim sebagai persoalan utama.
Ketika berbagai situasi krisis muncul bersamaan, seperti migrasi dan perubahan iklim, para peneliti menyebutnya "polikrisis".
Polikrisis memperkuat polarisasi ideologis dan membuat masyarakat semakin sulit menemukan jalan keluar bersama.
"Sekarang, kita menghadapi krisis iklim yang beririsan dengan krisis keterjangkauan energi, yang lebih merupakan persoalan ekonomi," kata Walther.
