NADIKABAR.COM — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan semakin mendesaknya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Senin.

“Reformasi bukan berarti melemahkan PBB; hal tersebut adalah untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan yang dituntut dunia hari ini dan esok hari,” kata Menlu kepada Sekjen Guterres dalam pernyataan pers bersama usai agenda “Foreign Policy Circle Talks” di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.

Ia mengungkapkan reformasi multilateral dan PBB merupakan satu dari tiga pesan yang disampaikannya kepada Sekjen PBB dalam dalam pertemuan bilateral di Kemlu RI tersebut.

Arrmanatha menyampaikan bahwa sebagai anggota Badan Auditor PBB, Indonesia akan terus berjuang memastikan PBB yang semakin akuntabel dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.

Sementara, pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029—2023 ditujukan untuk mendorong DK PBB agar semakin berdampak, representatif, dan berfokus pada tujuan.

“Dewan Keamanan harus menjadi ruang bagi terciptanya solusi, bukan ruang tempat terjadinya veto,” tegasnya.

Menlu RI menyebut pesan berikutnya adalah posisi multilateralisme yang tak tergantikan.

Ia menekankan bahwa bagi Indonesia dan banyak negara-negara berkembang, multilateralisme merupakan kebutuhan. “Tak peduli sekuat apapun sebuah negara, mereka tidak akan dapat menghadapi tantangan hari ini sendirian,” kata dia.

Pesan ketiga yang disampaikannya kepada Sekjen Guterres adalah komitmen RI yang tak akan putus untuk kemajuan multilateralisme dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kami akan terus mengirim pasukan perdamaian dan berkontribusi merumuskan agenda PBB dalam hal keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan,” tambahnya.

Kepada Sekjen PBB, Arrmanatha juga kembali menegaskan dukungan bulat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina serta terwujudnya perdamaian yang adil dan abadi berdasarkan solusi dua negara.

Ia menegaskan bahwa perdamaian tanpa keadilan bagi Palestina berarti bukan perdamaian sejati.

Dalam kunjungannya ke Indonesia pada 17—19 Oktober 2026, Sekjen PBB Antonio Guterres melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, kemudian berkunjung ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menyampaikan pidato soal multilateralisme di Kemlu RI.