Andra juga memaparkan sejumlah indikator makro yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan II 2026, ekonomi Banten tumbuh 5,49% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sementara itu, inflasi Banten pada September 2026 tercatat 3,14%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten pada 2025 mencapai 77,25, naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 juga turun menjadi 5,38%, sedangkan rasio gini tercatat 0,312.
Adapun tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 turun menjadi 6,48%. Dari sisi investasi, realisasi sepanjang 2025 mencapai Rp 130,2 triliun. Pada semester I 2026, realisasi investasi tercatat Rp 66,3 triliun, tumbuh 9,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Capaian tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah mencapai 83,43 persen, melampaui target nasional 75 persen," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyambut baik komitmen bersama yang digagas para kepala daerah untuk memperkuat integritas penyelenggara negara. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
"Tentunya supaya seluruh program-program pemerintah daerah sejak dalam perencanaan sampai implementasi yang dituangkan dalam APBD itu dapat terlaksana dengan baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan," ucap Johanis.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan kegiatan bersama KPK, BPKP, dan LKPP tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri mengoptimalkan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.
