NADIKABAR.COM — Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan memaparkan capaian dan strategi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing dalam talkshow Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Jakarta, Selasa.
"Pada 2018 sampai saat darurat sampah, APBD yang digelontorkan lebih dari Rp30 miliar per tahun. Tahun ini saya menganggarkan Rp10,8 miliar," kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam kegiatan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, tingkat pengelolaan sampah secara nasional masih berkisar 25–39 persen. Sementara itu, Banyumas telah mencapai 77 persen.
Sadewo menjelaskan, setelah tempat pembuangan akhir (TPA) ditutup oleh warga pada 2018, Banyumas membangun sistem pengolahan sampah tanpa TPA yang melibatkan masyarakat.
Sistem tersebut terdiri atas 75 bank sampah, 64 pusat daur ulang (PDU) desa, 11 tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) tingkat kecamatan, dan satu TPST berbasis lingkungan dan edukasi.
Sampah plastik diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen atau refuse-derived fuel (RDF), sedangkan sampah organik diolah menjadi kompos dan bahan bakar jumputan padat untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Saya sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari sampah antara Rp2 miliar sampai Rp3 miliar," tutur Sadewo.
Sementara itu, Banyuwangi menempuh pendekatan berbeda. Capaian pengelolaan sampah di daerah tersebut meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi 61 persen pada 2024, kemudian hampir 69 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut didukung 33 tempat pengolahan sampah dengan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (TPS3R), termasuk fasilitas bantuan Project STOP di Kecamatan Muncar.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.
