Basuki Tjahaja Purnama menawarkan pendekatan lain dengan menyoroti persoalan nilai ekonomi dalam pengolahan sampah menjadi listrik.
"Kesulitan kita ketika kita bawa mau jual jadi listrik, bukan listrik energi, listrik money," kata Basuki alias Atok.
Perbedaan strategi juga terlihat dari pemanfaatan nilai tambah hasil pengolahan sampah. Di Banyumas, sistem pengelolaan tersebut melibatkan sekitar 2.400 pekerja yang sebagian besar merupakan warga setempat. Pupuk hasil pengolahan sampah juga dibagikan secara gratis kepada petani.
Sementara itu, di Trenggalek, hasil pengelolaan sampah dikembalikan ke rekening siswa melalui program Sangu Sampah. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin juga mengalokasikan hadiah Rp200 juta untuk lomba kebersihan tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dibandingkan menggunakannya untuk menggaji petugas kebersihan.
"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya tidak ingin menarik iuran sampah kepada warga, meskipun ada konsep bahwa pencemar harus membayar pajak," kata Mochamad Nur Arifin yang akrab disapa Gus Ipin.
Sebaliknya, skema pengolahan berbasis fasilitas berskala besar membutuhkan investasi dan dukungan pembiayaan yang besar bagi operator. Proyek PSEL Denpasar Raya, misalnya, membutuhkan investasi sekitar Rp3 triliun.
Selain investasi tersebut, skema itu juga mencakup jaminan kompensasi bagi PT PLN (Persero) serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025.
Ayok juga menyoroti risiko pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Ia mengatakan biaya layanan pengolahan sampah di Jakarta saat dirinya menjabat mencapai hampir Rp400 miliar per tahun.
Karena itu, Ahok mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan secara matang investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah.
"Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini, jangan salah investasi," katanya.
