NADIKABAR.COM — Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan memaparkan capaian dan strategi pengelolaan sampah di wilayah masing-masing dalam talkshow Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Jakarta, Selasa.

"Pada 2018 sampai saat darurat sampah, APBD yang digelontorkan lebih dari Rp30 miliar per tahun. Tahun ini saya menganggarkan Rp10,8 miliar," kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam kegiatan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, tingkat pengelolaan sampah secara nasional masih berkisar 25–39 persen. Sementara itu, Banyumas telah mencapai 77 persen.

Sadewo menjelaskan, setelah tempat pembuangan akhir (TPA) ditutup oleh warga pada 2018, Banyumas membangun sistem pengolahan sampah tanpa TPA yang melibatkan masyarakat.

Sistem tersebut terdiri atas 75 bank sampah, 64 pusat daur ulang (PDU) desa, 11 tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) tingkat kecamatan, dan satu TPST berbasis lingkungan dan edukasi.

Sampah plastik diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk industri semen atau refuse-derived fuel (RDF), sedangkan sampah organik diolah menjadi kompos dan bahan bakar jumputan padat untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Saya sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari sampah antara Rp2 miliar sampai Rp3 miliar," tutur Sadewo.

Sementara itu, Banyuwangi menempuh pendekatan berbeda. Capaian pengelolaan sampah di daerah tersebut meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi 61 persen pada 2024, kemudian hampir 69 persen pada 2025.

Peningkatan tersebut didukung 33 tempat pengolahan sampah dengan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (TPS3R), termasuk fasilitas bantuan Project STOP di Kecamatan Muncar.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Ipuk.

Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut sekitar 98 persen sampah di wilayahnya telah diolah dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo.

"Peran kepala daerah adalah sebagai orkestra, pemimpin orkestra," kata Eri.

Pemerintah juga mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Danantara menargetkan pembangunan 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2029.

Namun, dari 12 proyek PLTSa yang direncanakan sejak 2016, baru fasilitas Benowo di Surabaya dan Putri Cempo di Surakarta yang beroperasi.

Sementara itu, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya berkapasitas 1.500 ton per hari baru mencapai progres 20 persen hingga Oktober 2026 dan ditargetkan beroperasi pada 2028.

Perbedaan pendekatan pengelolaan sampah juga mengemuka dalam diskusi tersebut. Sadewo menilai konsep pengolahan sampah tanpa sisa menjadi energi tidak sesuai diterapkan di Indonesia.

"Konsep Zero Waste to Energy (pengolahan sampah tanpa sisa) menjadi energi itu cocok untuk Singapura. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Menurut saya, konsep tersebut tidak mungkin diterapkan di Indonesia," ujar Sadewo.

Menurut dia, salah satu persoalan utama terletak pada perhitungan biaya. Biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) yang harus ditanggung pemerintah daerah dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai energi yang dihasilkan.

Sebaliknya, Bali dan Surabaya mengandalkan pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk menangani volume sampah yang besar.

Basuki Tjahaja Purnama menawarkan pendekatan lain dengan menyoroti persoalan nilai ekonomi dalam pengolahan sampah menjadi listrik.

"Kesulitan kita ketika kita bawa mau jual jadi listrik, bukan listrik energi, listrik money," kata Basuki alias Atok.

Perbedaan strategi juga terlihat dari pemanfaatan nilai tambah hasil pengolahan sampah. Di Banyumas, sistem pengelolaan tersebut melibatkan sekitar 2.400 pekerja yang sebagian besar merupakan warga setempat. Pupuk hasil pengolahan sampah juga dibagikan secara gratis kepada petani.

Sementara itu, di Trenggalek, hasil pengelolaan sampah dikembalikan ke rekening siswa melalui program Sangu Sampah. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin juga mengalokasikan hadiah Rp200 juta untuk lomba kebersihan tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dibandingkan menggunakannya untuk menggaji petugas kebersihan.

"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya tidak ingin menarik iuran sampah kepada warga, meskipun ada konsep bahwa pencemar harus membayar pajak," kata Mochamad Nur Arifin yang akrab disapa Gus Ipin.

Sebaliknya, skema pengolahan berbasis fasilitas berskala besar membutuhkan investasi dan dukungan pembiayaan yang besar bagi operator. Proyek PSEL Denpasar Raya, misalnya, membutuhkan investasi sekitar Rp3 triliun.

Selain investasi tersebut, skema itu juga mencakup jaminan kompensasi bagi PT PLN (Persero) serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025.

Ayok juga menyoroti risiko pembiayaan dalam pengelolaan sampah. Ia mengatakan biaya layanan pengolahan sampah di Jakarta saat dirinya menjabat mencapai hampir Rp400 miliar per tahun.

Karena itu, Ahok mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan secara matang investasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

"Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini, jangan salah investasi," katanya.