"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Ipuk.
Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menyebut sekitar 98 persen sampah di wilayahnya telah diolah dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo.
"Peran kepala daerah adalah sebagai orkestra, pemimpin orkestra," kata Eri.
Pemerintah juga mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Danantara menargetkan pembangunan 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2029.
Namun, dari 12 proyek PLTSa yang direncanakan sejak 2016, baru fasilitas Benowo di Surabaya dan Putri Cempo di Surakarta yang beroperasi.
Sementara itu, proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya berkapasitas 1.500 ton per hari baru mencapai progres 20 persen hingga Oktober 2026 dan ditargetkan beroperasi pada 2028.
Perbedaan pendekatan pengelolaan sampah juga mengemuka dalam diskusi tersebut. Sadewo menilai konsep pengolahan sampah tanpa sisa menjadi energi tidak sesuai diterapkan di Indonesia.
"Konsep Zero Waste to Energy (pengolahan sampah tanpa sisa) menjadi energi itu cocok untuk Singapura. Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar. Menurut saya, konsep tersebut tidak mungkin diterapkan di Indonesia," ujar Sadewo.
Menurut dia, salah satu persoalan utama terletak pada perhitungan biaya. Biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) yang harus ditanggung pemerintah daerah dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan nilai energi yang dihasilkan.
Sebaliknya, Bali dan Surabaya mengandalkan pengolahan sampah menjadi energi listrik untuk menangani volume sampah yang besar.
