NADIKABAR.COM — Peredaran rokok ilegal di Kalimantan Selatan terus menjadi tantangan penegakan hukum karena jaringan bisnis tanpa pita cukai resmi itu mampu menembus jalur distribusi antardaerah. Ketegasan aparat diperlukan bukan sekadar menyita barang bukti, tetapi juga membongkar pemodal, produsen, dan distributor yang menikmati keuntungan dari perdagangan ilegal tersebut.
Rokok tanpa pita cukai bukan sekadar persoalan perdagangan barang ilegal, melainkan menyangkut penerimaan negara, persaingan usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Harga jual yang relatif murah menjadi daya tarik bagi konsumen, sekaligus memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku yang menghindari kewajiban pembayaran cukai.
Gambaran besarnya jaringan tersebut terlihat dari pengungkapan kasus 1.040.000 batang rokok ilegal oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan Trikora, Banjarbaru, pada Oktober 2026. Rokok berbagai merek yang didatangkan dari Jawa Timur itu diamankan dari sebuah truk yang diduga membawa barang untuk diedarkan di wilayah Kalimantan Selatan.
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
"Total 1.040.000 batang rokok dari lima jenis merek kami sita dari sebuah truk yang melintas di Jalan Trikora Banjarbaru," kata Rosyanto Yudha.
Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan dua orang dan menyangkakan pelanggaran Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penanganan perkara selanjutnya melibatkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan.
Besarnya peredaran rokok ilegal juga terlihat dari penindakan Bea Cukai sepanjang Januari hingga Juni 2026 yang mencapai 15.683.268 batang dengan perkiraan nilai barang Rp23,66 miliar. Penindakan pada September 2026 melalui sinergi Bea Cukai Banjarmasin bersama TNI kembali mengamankan 4.230.400 batang rokok ilegal senilai sekitar Rp6,28 miliar.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan Muhtadi menyebutkan penindakan terhadap rokok ilegal dan minuman mengandung etil alkohol berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar Rp15,57 miliar.
"Upaya ini dapat menekan peredaran barang kena cukai ilegal, mencegah pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai, menjaga penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib," ujarnya.
Di balik angka penindakan tersebut, masyarakat juga perlu memahami bahwa rokok ilegal tidak hanya berbentuk produk tanpa pita cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenali lima kategori pelanggaran, yakni rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai salah personalisasi.
Rokok polos merupakan produk yang tidak dilekati pita cukai resmi sebagaimana diwajibkan. Sementara pita cukai palsu dibuat menyerupai tanda pelunasan resmi, tetapi tidak diterbitkan pemerintah. Adapun pita cukai bekas menggunakan kembali tanda pelunasan yang sebelumnya telah dilekatkan pada kemasan rokok lain.
Dua modus lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan pita cukai asli. Pita cukai salah peruntukan, sedangkan pita cukai salah personalisasi menggunakan identitas atau kode perusahaan yang tidak sesuai dengan pihak yang berhak menggunakannya.
Beragam modus tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan rokok ilegal memiliki pola yang semakin beragam. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap produk di tingkat pengecer, tetapi perlu menelusuri asal barang, jalur distribusi, gudang penyimpanan, hingga pihak yang mengendalikan perdagangan.
Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengatur ancaman pidana terhadap berbagai pelanggaran cukai. Pasal 54 mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai sebagaimana diwajibkan. Pasal 55 berkaitan dengan pemalsuan atau penggunaan pita cukai palsu dan bekas, sedangkan Pasal 58 mengatur penyalahgunaan pita cukai.
Praktisi hukum Dr Angga D Saputra, SH, MH menilai persoalan utama pemberantasan rokok ilegal bukan semata-mata terletak pada intensitas operasi aparat, melainkan kemampuan penyidikan mengungkap seluruh mata rantai bisnis ilegal tersebut. Advokat itu menilai faktor ekonomi dan penegakan hukum yang belum menyentuh aktor pengendali turut mempertahankan peredaran rokok ilegal.
"Pemberantasan rokok ilegal tidak boleh hanya berhenti pada penyitaan barang dan penangkapan pengecer, tetapi harus dikembangkan untuk mengungkap sumber produksi, pemodal, dan jaringan distribusinya," kata Angga.
Selama permintaan terhadap rokok murah masih tersedia, pelaku berpotensi mempertahankan bisnis melalui pergantian kurir, pengecer, maupun jalur pengiriman baru. Penangkapan pelaku lapangan tanpa pengembangan penyidikan berisiko membuat jaringan tetap berjalan karena pengendali perdagangan masih dapat mencari orang lain untuk menggantikan posisi yang kosong.
Angga menegaskan beratnya ancaman pidana tidak otomatis memberikan efek jera apabila kepastian dan konsistensi penegakan hukum belum berjalan. Penerapan mekanisme penyelesaian melalui pembayaran sanksi administratif atau ultimum remedium juga harus dilakukan secara cermat agar tidak dipandang sebagai biaya operasional bagi pelaku usaha ilegal.
Karena itu, jangan sampai hukum hanya memberikan efek jera kepada sopir dan pengecer, tetapi tidak memberikan konsekuensi kepada pihak yang membiayai, memproduksi, mengendalikan, dan menikmati keuntungan terbesar dari bisnis tersebut.
Untuk membongkar jaringan, penyidikan perlu dikembangkan melalui penelusuran pemilik barang, pemasok, pengendali transaksi, sumber pembiayaan, hingga fasilitas produksi. Penelusuran aliran dana dan aset juga dapat dioptimalkan apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
Selain itu, koordinasi Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan pemerintah daerah perlu diperkuat sesuai kewenangan masing-masing. Pengawasan perusahaan ekspedisi, pemetaan jalur distribusi, serta keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan perdagangan rokok ilegal juga menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak cukup diukur dari jumlah operasi maupun jutaan batang rokok yang berhasil disita. Penegakan hukum harus mampu memutus jaringan pemasok, menghilangkan keuntungan ekonomi dari kegiatan ilegal, serta memastikan pihak yang mengendalikan bisnis turut mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ukuran keberhasilan bukan hanya ketika aparat berhasil menyita jutaan batang rokok, tetapi ketika mampu membongkar dan menghentikan jaringan yang memproduksinya.
