NADIKABAR.COM — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan kehadiran negara di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna tidak cukup hanya diwujudkan melalui aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan.
Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono.
Muzani mengatakan kedatangannya ke Natuna untuk melihat langsung kondisi daerah perbatasan sekaligus menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat.
"Maksud dari kunjungan kami adalah untuk mendengar langsung, menyerap aspirasi dan memastikan bahwa negara benar-benar hadir di daerah perbatasan seperti Natuna ini. Karena pendekatan daerah perbatasan bukan hanya pendekatan keamanan, tapi juga ada pendekatan kesejahteraan," kata Muzani, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, Natuna memiliki posisi strategis karena merupakan wilayah perbatasan dan memiliki sumber daya alam yang besar. Karena itu, masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia harus mendapatkan perhatian yang memadai, baik dari sisi keamanan maupun kesejahteraan.
"Kedaulatan kita di daerah perbatasan ini sangat penting dijaga bukan hanya oleh aparat keamanan, TNI, Polri, tetapi bagaimana mereka yang sudah berhuni juga mendapatkan kesejahteraan, benar-benar negara hadir di situ," ungkap Muzani.
Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, sejumlah persoalan Natuna turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah belum tersedianya kuota gas subsidi bagi masyarakat Natuna, meskipun daerah tersebut merupakan salah satu penghasil gas.
"Daerah penghasil gas mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi. Di Natuna ini belum ada kuota gas subsidi menurut laporan dan keterangan yang disampaikan oleh Bupati kepada kami," ujarnya.
Selain gas subsidi, Muzani mencatat persoalan pelayanan kesehatan, harga pangan yang relatif lebih tinggi, serta kebutuhan peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur bagi masyarakat, termasuk dermaga, jembatan, hingga cold storage di kawasan nelayan.
Muzani mengatakan berbagai persoalan tersebut akan menjadi bahan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait agar dapat dicarikan solusi.
"Mudah-mudahan kehadiran kami di Natuna ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa persoalan yang diharapkan, sehingga Natuna sebagai garda terdepan dari wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan ketahanan kita akan semakin kuat di Natuna ini," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa karakter geografis Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
"Dengan kondisi geografis dan karakter wilayah perbatasan, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan," ujarnya.
Dia menyebut sejumlah program strategis nasional terus berjalan di Kepri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, hingga 24 Agustus 2026 telah menjangkau 594.278 penerima manfaat atau 87,47 persen dari target. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 407 unit dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis telah menjangkau 540.289 jiwa.
Menurut Nyanyang, berbagai program tersebut turut mendorong capaian pembangunan Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2026 tercatat 6,99 persen, sedangkan IPM tahun 2025 mencapai 80,53.
Nyanyang pun mengapresiasi kunjungan Ketua MPR RI dan jajaran ke Natuna. Dia berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Kepri, khususnya Natuna sebagai wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis bagi Indonesia.
"Khusus Natuna, pembangunan tidak hanya perlu memperkuat aspek strategis dan pertahanan, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan," tutupnya.
Sebagai informasi tambahan, kunjungan ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Ketua Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Sekretaris Fraksi PKS Johan Rosihan, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Sonny Tri Danaparamita, Wakil Bendahara Kelompok DPD Muslim Yatim, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Martin Hutabarat, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan beserta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan para perwakilan dari kementerian/lembaga.
