"Lupa ya, baik. Nanti diingatkan. 'Adapun uang untuk mendapatkan maktab zona 1 zona biru, maka saya diminta untuk membayar floating maktab yang sudah menjadi bagian asosiasi Amphuri sebesar 390 per pax'?" tanya jaksa.
"Oh iya, itu berarti untuk maktab ya," jawab Basalamah.
Basalamah mengatakan Ibnu sudah menyerahkan uang USD 37.000 yang merupakan uang tambahan untuk 37 orang jemaah. Dia menyakini uang itu sudah dikembalikan ke KPK.
Basalamah mengatakan pengembalian USD 4.500 untuk 122 jemaah tidak dikembalikan utuh oleh Ibnu. Dia mengaku mengembalikan ke KPK uang yang diterimanya.
"Di BAP Saudara ada informasi yang cukup detail menyangkut itu, di halaman 6, di pertanyaan nomor 8 di halaman 6, izin Ibu Ketua, rekan kami advokat. Di situ disebutkan pengembalian fee percepatan itu dari 120 jemaah haji khusus Uhud Tour, uang yang dikembalikan hanya untuk 115 jemaah. Kemudian sehingga besarnya adalah 115 jemaah dikalikan 4.500 yakni sebesar 517.500. 'Saya tidak tahu mengapa ada selisih itu'. Itu yang Saudara terangkan?" tanya jaksa.
"Ya intinya pada saat itu berapa yang kami terima, itu yang kami laporkan," jawab Basalamah.
Jaksa juga mendalami lima jemaah yang diberangkatkan menggunakan kuota petugas haji. Basalamah mengaku tidak tahu.
"Tapi saksi tidak mengetahui ya apakah ada yang jemaah dianggap berangkat seolah-olah sebagai petugas?" tanya jaksa.
"Saya tidak tahu, Pak," jawab Basalamah.
Dalam kasus ini, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 (622 miliar) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan Yaqut bersama-sama Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
