Khamami menambahkan, akomodasi pemerintah terhadap kelompok keagamaan tidak selalu harus diwujudkan melalui pemberian kursi kabinet atau jabatan formal. Komunikasi politik yang intensif dan pengakuan terhadap aspirasi kelompok tersebut juga menjadi bagian dari pendekatan yang dapat dilakukan.
Meski stabilitas politik dinilai terjaga, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kebijakan dan pelaksanaan program strategis pemerintah tetap berpotensi memunculkan kritik dari masyarakat.
Karena itu, Khamami menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis dalam menjalankan fungsi kontrol serta pengawasan secara kritis dan konstruktif.
“Kritik publik dan pengawasan dari masyarakat sipil tetap sangat diperlukan agar pelaksanaan program-program pemerintah tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
