NADIKABAR.COM — Guru Besar Bidang Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Khamami Zada menilai strategi akomodasi terhadap partai politik dan kelompok keagamaan turut menjaga stabilitas politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun terakhir.
“Dua kekuatan sosial politik utama bangsa Indonesia adalah partai politik dan kelompok sosial keagamaan. Ini tampaknya menjadi bagian dari strategi politik di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” kata Khamami dalam keterangan tertulis yang diterima di Tangerang, Rabu.
Menurut Khamami, pendekatan akomodatif tersebut menciptakan iklim politik nasional yang kondusif dan membantu meminimalkan gejolak sosial. Keterlibatan mayoritas partai politik dalam pemerintahan juga dinilai membuat konstelasi politik relatif stabil.
Ia mengatakan PDI Perjuangan, meskipun berada di luar pemerintahan, tidak menunjukkan sikap oposisi yang kuat.
“Satu partai politik meskipun di luar pemerintahan, tetapi gaya langgam politiknya tidak menjadi oposisi yang kuat. PDI Perjuangan mengambil sikap yang lebih lunak, atau dapat disebut sebagai quasi-oposisi,” ujarnya.
Selain konsolidasi partai politik, Khamami menyoroti pentingnya hubungan harmonis pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ia menilai organisasi-organisasi keagamaan tersebut cenderung menunjukkan sikap politik yang lebih kooperatif dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Diskursus keagamaan di ruang publik juga dinilai relatif tenang dan tidak memicu fragmentasi sosial.
“Hampir kita saksikan diskursus tentang agama dalam politik nasional tidak mengarah pada konflik atau perdebatan yang memanas dibanding periode sebelumnya. Kelompok keagamaan bukan lagi menjadi lawan politik, melainkan partner politik dalam menjaga harmonisasi sosial,” katanya.
Khamami menambahkan, akomodasi pemerintah terhadap kelompok keagamaan tidak selalu harus diwujudkan melalui pemberian kursi kabinet atau jabatan formal. Komunikasi politik yang intensif dan pengakuan terhadap aspirasi kelompok tersebut juga menjadi bagian dari pendekatan yang dapat dilakukan.
Meski stabilitas politik dinilai terjaga, ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Kebijakan dan pelaksanaan program strategis pemerintah tetap berpotensi memunculkan kritik dari masyarakat.
Karena itu, Khamami menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis dalam menjalankan fungsi kontrol serta pengawasan secara kritis dan konstruktif.
“Kritik publik dan pengawasan dari masyarakat sipil tetap sangat diperlukan agar pelaksanaan program-program pemerintah tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
