Ia menilai, kuatnya peran fraksi membuat anggota parlemen di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota cenderung melihat arah kebijakan partai lebih dulu.
"Akibatnya, arahan partai berisiko lebih diprioritaskan daripada kebutuhan dan aspirasi publik," kata Harry.
Menurutnya, rakyat seolah dianggap sudah terwakili sepenuhnya oleh anggota DPR/DPRD. Sistem tersebut membuat fraksi menjadi penentu arah demokrasi di semua tingkatan.
Menurut Harry, jika fraksi hanya menjadi tempat berhimpun anggota dewan dan tidak berperan sebagai alat kelengkapan, anggota parlemen akan lebih leluasa menyuarakan aspirasi publik.
Mereka tidak lagi dibayangi pemanggilan fraksi untuk klarifikasi, atau bahkan Pergantian Antar Waktu (PAW), hanya karena perbedaan sikap politik dalam menjalankan tugas.
