"Saatnya mahasiswa menyuarakan kritik terhadap sistem ini di parlemen seluruh tingkatan dan wilayah di Indonesia. Ini akan sangat berarti dan berdampak positif bagi demokrasi yang substantif," ujarnya.
Harry pun mendorong fraksi dan AKD untuk menyampaikan agenda dan hasil rapat secara berkala, menyediakan kanal informasi yang mudah diakses warga, melayani permohonan informasi publik sesuai ketentuan, serta membuka ruang masukan masyarakat.
Warga yang permintaan informasinya tidak dipenuhi dapat menempuh penyelesaian sengketa di KI DKI Jakarta.
"Jangan ragu bertanya dan meminta informasi publik. Keterbukaan justru membangun kepercayaan antara rakyat dan wakilnya," tutupnya.
