Ia juga menyoroti perlunya keselarasan antara hasil Monev dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).
Menurutnya, peningkatan predikat badan publik perlu dicermati bersama kondisi keterbukaan informasi yang tercermin dalam IKIP.
Ia juga menilai cakupan Monev terhadap 267 kelurahan di DKI Jakarta merupakan capaian dari sisi jangkauan.
Namun, perlu pendalaman untuk memastikan keterbukaan informasi telah berjalan secara substantif dan memberikan dampak.
"KI DKI Jakarta dengan capaian jumlah badan publik yang informatif, tetapi harus mencari dampak yang lebih luas. Perlu dilihat apakah Monev hanya mengukur kepatuhan dan kenaikan predikat atau benar-benar mendorong perubahan layanan badan publik," ucapnya.
Selain itu, Henri menyoroti kualitas informasi pada situs badan publik, terutama dari aspek akurasi, kemutakhiran, kelengkapan, dan kemudahan dipahami masyarakat.
Informasi yang disediakan harus mampu membantu masyarakat mengambil keputusan, berpartisipasi, serta mengawasi kebijakan publik.
