NADIKABAR.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online Payment sebagai bagian dari upaya memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
"Sistem ini diharapkan tidak sekadar mempercepat proses pembayaran, tetapi juga memperkuat transparansi, pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Kamis.
Gubernur DIY mengatakan itu saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY 2026 yang sekaligus meluncurkan KKI Online Payment.
Sultan mengatakan keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur besarnya anggaran yang dikelola, melainkan ketepatan penggunaan rupiah yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, karena itu penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan harus diiringi penguatan integritas dan tanggung jawab.
Meski demikian, Sri Sultan juga mengingatkan pentingnya menghidupkan nilai-nilai tata, titi, tatas, dan wiguna dalam tata kelola pemerintahan.
"Tata menekankan keteraturan sistem dan prosedur, titi mencerminkan ketelitian serta integritas, tatas berarti menuntaskan pekerjaan secara konsisten, sedangkan wiguna memastikan setiap kebijakan dan belanja memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sultan.
Menurut Sri Sultan evaluasi TP2DD perlu diarahkan pada ukuran yang lebih substantif, meliputi efisiensi proses, kualitas akuntabilitas belanja, kontribusi terhadap pelayanan publik, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan.
"Implementasi KKI Online Payment hendaknya menjadi awal pembaruan yang konsisten. Setelah hari ini, tanggung jawab kita adalah memastikan sistem bekerja, hambatan diselesaikan, dan manfaatnya dapat dibuktikan," ujar Sri Sultan.
Sultan juga menekankan pentingnya perluasan elektronifikasi penerimaan daerah, ketepatan dan ketertiban pembayaran turut menjaga kelancaran arus kas pelaku usaha lokal, sehingga sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu diperkuat untuk mendukung efisiensi dan ketangguhan ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo mengatakan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, lanjut dia, berbagai inovasi pembayaran digital diharapkan tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga mendukung transparansi, efisiensi belanja, peningkatan pendapatan daerah, dan kualitas pelayanan publik.
"Terkait dengan KKI Online Payment yang hari ini diluncurkan, pada intinya semuanya dalam rangka memberikan kemudahan transaksi secara digital di daerah," kata Sudibyo.
