NADIKABAR.COM — Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan penanaman pohon sebagai upaya mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis sekaligus memperkuat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akibat bencana hidrometeorologi.
“Penanaman pohon bertujuan memulihkan fungsi lingkungan, meningkatkan tutupan vegetasi, serta memperkuat kemampuan lahan menyerap air guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinal Asmin di Padang, Rabu.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Gerakan Penanaman Serentak dalam rangka Public Awareness Pemulihan Hutan dan Lahan di Sumbar di Kelurahan Guo, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Rabu.
Ia mengatakan pemulihan kawasan hutan dan lahan perlu menjadi perhatian bersama melalui penanaman pohon secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan tata air dan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menghadapi ancaman bencana.
"Pemulihan tutupan lahan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena keberadaan vegetasi membantu meningkatkan penyerapan air hujan dan mengurangi limpasan permukaan. Upaya ini diharapkan dapat menekan risiko serta dampak bencana bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan rehabilitasi tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dengan dukungan pendanaan APBD, APBN, program Folu Net Sink 2030 serta program Result Based Payment (RBP) yang didukung KKI Warsi.
Ia mengatakan selain tanaman kehutanan, pemerintah daerah juga menyediakan bibit tanaman produktif seperti durian, manggis, alpukat, petai, jengkol, dan kopi agar pemulihan lingkungan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pada 2026, kata dia, Dinas Kehutanan Sumbar menargetkan penyediaan 550 ribu batang bibit melalui persemaian permanen, terdiri atas 100 ribu batang yang dikelola Dinas Kehutanan Sumbar dan 450 ribu batang dari persemaian Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Agam Kuantan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani mengatakan penanaman pohon menjadi salah satu langkah mitigasi yang perlu diperkuat untuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor yang berulang di daerah tersebut.
Menurut dia, bencana yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS) Batang Kuranji dan DAS Air Dingin berdampak terhadap permukiman, infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigasi, serta lahan pertanian masyarakat.
"Perbaikan infrastruktur pascabencana perlu berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan di bagian hulu dan tengah DAS. Jika kondisi kawasan tersebut tidak dibenahi, risiko banjir dan longsor dapat terus berulang meskipun infrastruktur telah diperbaiki," kata dia.
Ia mengatakan, penanganan lahan kritis membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan organisasi lingkungan agar rehabilitasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Koordinator Program KKI Warsi Sumbar Yudi Fernandez menyatakan kegiatan penanaman serentak juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perubahan iklim dan pentingnya pemulihan lingkungan dalam menghadapi bencana.
Ia menjelaskan penanaman dilaksanakan secara bersamaan di 11 lokasi dengan dukungan teknis Dinas Kehutanan Sumbar dan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Sedangkan kelompok tani hutan dan kelompok perhutanan sosial menjadi bagian dari penerima manfaat program.
Sebelas lokasi tersebut yaitu Nagari Sundata Selatan (Pasaman), Nagari Sinuruik (Pasaman Barat), Nagari Harau (Limapuluh Kota), Nagari Koto Kaciak (Agam), Kelurahan Guo (Kota Padang), Nagari Padang Laweh Selatan (Sijunjung).
Selanjutnya Nagari Kinari (Solok), Nagari Kapau Alam Pauh Duo (Solok Selatan), Nagari Gunung Medan (Dharmasraya), Nagari Taluak Tigo Sakato (Pesisir Selatan), serta Desa Matobe (Kepulauan Mentawai).
"Melalui program RBP, kami mendukung pengadaan sekitar 6.000 batang bibit di enam KPH. Pelaksanaannya dilakukan bersama Dinas Kehutanan Sumbar agar kegiatan penanaman dapat menjangkau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan," ujarnya.
Ia menambahkan, program RBP akan berlanjut selama tiga hingga empat bulan setelah kegiatan penanaman serentak, melalui sejumlah kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) hutan rakyat, agroforestri, dan pengembangan arboretum.
"Melalu kolaborasi tersebut, rehabilitasi hutan dan lahan di Sumbar diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi juga diikuti pemeliharaan tanaman dan keterlibatan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan tutupan lahan serta mengurangi risiko bencana hidrometeorologi," katanya.
