Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting untuk mempercepat pemulihan lingkungan melalui restorasi mangrove dan lamun. Adapun lokasi yang telah dipetakan dan menjadi target nasional mencapai 588 ribu hektare.
"Pemerintah mendorong dan membuka peluang keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung ocean-based climate solutions," ujar Koswara.
Pemerintah juga memastikan instrumen NEK memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir. Regulasi yang berlaku mewajibkan setiap proyek menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), menyusun rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta menyediakan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) untuk menjamin transparansi dan perlindungan kepentingan masyarakat.