NADIKABAR.COM — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat standardisasi produk perikanan nasional guna meningkatkan daya saing sekaligus mendorong kenaikan ekspor ke pasar global melalui penguatan mutu, inovasi, dan jaminan kualitas.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDS PKP) KKP Yudi Nurul Ihsan mengatakan standardisasi menjadi kunci agar produk perikanan nasional mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor.
"Karena kita ada di hilirnya, jadi ujung tombak bagaimana produk kelautan dan perikanan ini bisa lebih baik, bisa meningkat daya saingnya, maka kita punya target. Pertama, nilai ekspor perikanan kita harus naik dua kali lipat," kata Yudhi dalam Forum Konsultasi Publik Layanan yang digelar Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) KKP di Jakarta, Jumat.
Ia menargetkan nilai ekspor perikanan Indonesia meningkat hingga dua kali lipat dari posisi saat ini yang mencapai sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) bisa menjadi lebih dari 10 miliar dolar AS.
Menurut dia, peningkatan ekspor dapat dicapai karena pelaku usaha perikanan memiliki banyak inovasi, namun sebagian produk belum memenuhi standar mutu yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar internasional.
Karena itu, KKP akan memperkuat standardisasi agar produk perikanan memiliki kualitas yang konsisten sehingga mampu memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor secara berkelanjutan dan kompetitif.
Selain meningkatkan ekspor, kementerian juga menargetkan kenaikan konsumsi ikan nasional melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong ikan menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia.
Yudi menjelaskan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 yang mengatur konsumsi ikan sedikitnya dua kali setiap pekan menjadi momentum memperluas pemanfaatan produk perikanan berkualitas bagi generasi muda.
Kementerian juga terus memperkuat jaminan mutu produk perikanan agar masyarakat, khususnya pelajar, semakin yakin mengonsumsi ikan karena keamanan, kualitas, dan pengawasannya telah dijalankan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, kementerian berupaya mengubah pola konsumsi generasi muda dengan mendorong pengembangan produk olahan ikan yang lebih modern, praktis, dan sesuai selera pasar.
Menurut Yudi, berbagai produk olahan berbahan ikan dinilai lebih diminati kalangan muda dibandingkan olahan konvensional sehingga memiliki peluang besar meningkatkan konsumsi protein berbasis hasil perikanan nasional.
Untuk mendukung target ekspor, Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap mengoptimalkan pasar utama seperti Jepang, China, Eropa, dan Amerika Serikat sebagai tujuan perdagangan produk perikanan Indonesia.
Selain mempertahankan pasar tradisional tersebut, kementerian juga membidik Afrika dan Timur Tengah sebagai tujuan ekspor potensial melalui penguatan standardisasi produk dan peningkatan daya saing perikanan nasional.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono menilai jaminan keamanan produk perikanan menjadi fondasi penting agar ikan aman dikonsumsi masyarakat sekaligus memenuhi persyaratan ekspor.
Menurut Donny, negara tujuan ekspor memiliki skema sertifikasi berbeda dengan persyaratan lebih kompleks sehingga biaya pemenuhan standar kerap membebani nelayan maupun produsen perikanan olahan domestik.
Karena itu, BSN mendorong BBP3KP KKP memperluas lingkup layanan sertifikasi sesuai persyaratan berbagai negara tujuan ekspor agar proses pengujian lebih terpadu dan efisien bagi pelaku usaha.
Dengan layanan sertifikasi terpadu di satu balai, biaya pemenuhan standar ekspor diharapkan semakin terjangkau sehingga produk perikanan nasional lebih kompetitif memasuki pasar internasional.
Donny meyakini penguatan standardisasi, sertifikasi, dan jaminan mutu melalui kolaborasi BSN bersama KKP akan mempercepat pencapaian target peningkatan nilai ekspor perikanan hingga dua kali lipat.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN) Lili Khamiliyah mengatakan BGN mendukung penguatan pemanfaatan produk ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis melalui peningkatan kapasitas pengelola.
Menurut dia, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengikuti bimbingan teknis selama tiga hari mengenai pengolahan ikan agar penerapannya semakin baik.
Lili mengatakan hasil bimbingan teknis tersebut diharapkan meningkatkan pemahaman pengelola SPPG dalam mengolah ikan secara aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan program pemenuhan gizi nasional.
Ia menambahkan BGN akan menindaklanjuti kerja sama dengan KKP guna memperkuat pemanfaatan produk perikanan sebagai sumber protein tinggi dalam mendukung keberhasilan program MBG.
Adapun Forum Konsultasi Publik Layanan BBP3KP bertajuk "Memperkuat Standar, Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal untuk Meningkatkan Daya Saing" digelar untuk menghimpun masukan pengguna layanan, mengevaluasi kebutuhan pelaku usaha, serta mendorong pelayanan yang semakin efektif, transparan, dan responsif.
